Warga Desa Rensing Bat, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, mendapati nama mereka secara mendadak terhapus dari daftar penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Pencoretan ini diduga kuat terkait dengan kebijakan tegas pemerintah pusat yang menargetkan penerima manfaat yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).
Kepala Desa Rensing Bat, melalui keterangan resmi yang disampaikan oleh Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa, membenarkan adanya pembaruan data yang menyebabkan lima nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicoret dari sistem. Kebijakan Pusat Menyasar Transaksi Mencurigakan.
Langkah tegas ini diambil sejalan dengan instruksi Kemensos yang bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima Bansos. Verifikasi tersebut bertujuan memastikan bantuan pemerintah benar-benar jatuh ke tangan masyarakat miskin dan rentan yang berhak, serta tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti judi online.
"Kami menerima data pembaruan langsung dari pusat. Setelah dicek, lima nama ini memiliki indikasi kuat keterlibatan transaksi judi online pada rekening yang terhubung dengan pencairan Bansos mereka. Sesuai arahan, nama-nama tersebut harus segera dinonaktifkan dari sistem data terpadu (DTKS)," ujar Operator SIKS-NG Desa Rensing Bat, yang enggan disebut namanya.
Kasus serupa kini menjadi perhatian nasional, di mana Kemensos telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mencoret puluhan hingga ratusan ribu penerima Bansos di berbagai daerah yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan. Jalan Kembali ke Bansos: Klarifikasi Data SIKS-NG.
Meskipun dicoret, Operator SIKS-NG Desa menjelaskan bahwa kesempatan untuk kembali menerima Bansos masih terbuka, namun memerlukan proses yang ketat dan transparan. Lima KPM yang dicoret tersebut kini diwajibkan untuk mengajukan permohonan klarifikasi dan verifikasi data ulang melalui operator SIKS-NG Desa.
Proses klarifikasi ini meliputi, Verifikasi Faktual, Petugas akan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan kondisi ekonomi dan kelayakan KPM. Pemutakhiran Data, KPM harus memastikan semua data kependudukan dan keterangan sosial-ekonomi (Desil) di SIKS-NG adalah yang terbaru dan akurat. Surat Pernyataan Komitmen, KPM yang terindikasi judol kemungkinan akan diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan lagi menyalahgunakan bantuan untuk kegiatan ilegal.
"Peran kami di desa sangat krusial. Kami adalah garda terdepan untuk melakukan groundcheck atau verifikasi lapangan. Jika ada KPM yang dicoret merasa datanya keliru atau mereka sudah berhenti dari praktik tersebut, mereka harus datang ke kantor desa. Kami akan bantu memasukkan usulan 'Reaktivasi' melalui sistem SIKS-NG," jelasnya.
Proses reaktivasi ini akan memakan waktu, karena data yang telah diinput ulang oleh operator desa akan diverifikasi berjenjang oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga ditetapkan kembali oleh Kemensos. Harapan bagi KPM dan Penekanan Integritas Data
Kasus pencoretan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh penerima Bansos di Lombok Timur dan Indonesia. Bantuan sosial adalah hak bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan modal untuk berjudi.
Pemerintah Desa Rensing Bat berharap agar para KPM yang dicoret dapat memanfaatkan kesempatan klarifikasi ini dengan jujur. Pihak desa juga berkomitmen penuh untuk menjaga integritas data di SIKS-NG demi memastikan penyaluran Bansos yang tepat sasaran dan akuntabel.
"Kami mengimbau kepada seluruh penerima Bansos agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Jangan sampai menyalahgunakan bantuan yang merupakan uang rakyat. Bagi yang datanya bermasalah, segera hubungi operator SIKS-NG desa untuk proses klarifikasi data secepatnya."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar